kejari

SOSIALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA

SOSIALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA Kejaksaan Negeri Gianyar pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 telah diundang oleh Pemerintah Desa Bona Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar sebagai narasumber dalam kegiatan bimbingan teknis Aparatur Desa Bona. Dalam kesempatan itu Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara bersama dengan Kepala Seksi Intelijen menyampaikan materi mengenai Tata Kelola Pemerintahan Desa khususnya terkait dengan pengelolaan dana desa yang harus senantiasa mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merujuk pada skala prioritas pembangunan desa dan mengedepankan potensi desa yang dimiliki oleh Desa Bona. Pembangunan harus mengoptimalkan peran dan partisipasi masyarakat desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya....

Baca selengkapnya

SOSIALISASI SANKSI ADMINISTRATIF DALAM UU JKN

SOSIALISASI SANKSI ADMINISTRATIF DALAM UU JKN Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Gianyar mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar selaku Ketua Tim Kepatuhan Kepesertaan BPJS Kesehatan Gianyar bersama dengan Kepala Cabang BPJS Klungkung, Direktur Utama Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 bertempat di ruang pertemuan Hotel Evitel Ubud – Bali, telah mengadakan kegiatan sosialisasi tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada sejumlah Badan Usaha yang ada di Kabupaten Gianyar. Dalam kesempatan tersebut Kasi Datun Kejari Gianyar menyampaikan mengenai sanksi admnistratif terhadap pemberi kerja selain penyelenggara negara maupun terhadap setiap orang, pekerja dan penerima iuran bantuan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dengan pengenaan sanksi berupa tidak mendapatkan pelayan publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 5 PP No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif....

Baca selengkapnya

TAHAP II, MANTAN HAKIM DITAHAN KAJARI GIANYAR

TAHAP II, MANTAN HAKIM DITAHAN KAJARI GIANYARPada hari rabu sekitar jam 13 00 wita bertempat di Kejari Gianyar jaksa gabungan dari kejati bali dan kejari gianyar diketua tim I Wayan Suadi,SH dkk telah melakukan penahanan terhadap Tersangka Ida Bagus Rai Patiputra,SH yang melakukan tindak pidana korupsi atas penguasaan barang bukti tanah seluas 500 m2 yang di sita Kejaksaan Tinggi Bali berdasarkan surat penetapan pengadilan negeri gianyar nomor:177|PnyPen|2014|PN.Gir tanggal 15 september 2014 dengan sangkaan pasal 21 dan |atau pasal 23 UU RI no.31 th1999 ttg pemberantasan tipikor sebagaimn telah dirubah dengan UU RI no 20 th 2001 ttg perubahan atas UU RI no 31 th 1999 ttg Pemberantasan Tipikor. Sekitar jam 14.30 dibawa tsk ke Rutan Gianyar untuk ditahan selama 20 hari ke depan sampai dilimpah ke Pengadilan Tipikor Denpasar....

Baca selengkapnya

JPN KEJARI GIANYAR KEMBALI MEMENANGKAN GUGATAN AREAL ISTANA TAMPAKSIRING

JPN KEJARI GIANYAR KEMBALI MEMENANGKAN  GUGATAN AREAL ISTANA TAMPAKSIRING Gugatan Perkara Perdata Nomor : 132/PDT.G/2016/PN.GIN  yang diajukan oleh I Wayan Jaya dan I Wayan Dudet melalui kuasa hukumnya atas nama I Wayan Koplogantara, SH.MH terhadap Kepala Istana Kepresidenan Tampaksiring – Bali melalui kuasa hukumnya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Gianyar dengan objek gugatan tanah yang termasuk dalam areal Asrama Polisi Militer / Pegawai Istana Tampaksiring Bali yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai tanah miliknya dengan Persil No. 93, Klas II Luas 0,250 ha atas nama I Pepek, telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 dengan amar putusan pada intinya menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, menolak gugatan Para Penggugat dan menolak gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo adalah tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat teah daluwarsa. Dengan telah diputusnya perkara Perdata Nomor : 132/PDT.G/2016/PN.GIN tersebut maka menambah panjang deretan perkara perdata atas areal istana kepresidenan dan asrama polisi militer yang telah diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Gianyar....

Baca selengkapnya

BANDING PERKARA TAPAL BATAS DESA PERING DITOLAK HAKIM PT TUN SURABAYA

BANDING PERKARA TAPAL BATAS DESA PERING DITOLAK HAKIM PT TUN SURABAYA Upaya hukum banding yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor : 15/G/2016/PTUN.DPS antara Desa Pekraman Perang Sada selaku Penggugat melalui kuasa hukumnya I Wayan Koplogantara, SH.MH dengan Bupati Gianyar selaku Tergugat yang diwakili kuasanya yakni Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Gianyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : 180/14586/HK/2016 tanggal 07 Nopember 2016  dan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : SK-1604/P.1.15/11/2016 tanggal 18 Nopember 2016, telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor : 87/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 13 Juni 2017 dengan amar putusan pada intinya menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 15/G/2016/PTUN.DPS tanggal 23 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding....

Baca selengkapnya

JPN KEJARI GIANYAR KEMBALI MEMENANGKAN 2 (DUA) GUGATAN PERDATA

JPN KEJARI GIANYAR KEMBALI MEMENANGKAN 2 (DUA) GUGATAN PERDATA Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi yang diterima Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Gianyar dalam perkara perdata Nomor : 116/Pdt.G/2016/PN.Gin dan Nomor : 168/Pdt.G/2016/PN.Gin, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Gianyar telah berhasil melaksanakan kepercayaan yang diberikan oleh para stakeholders dengan baik dan dan penuh tanggung jawab. Untuk Perkara Nomor : 116/Pdt.G/2016/PN.Gin, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Gianyar yang menerima surat kuasa khusus dari Bupati Gianyar selaku Tergugat II dan surat kuasa khusus dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Pejeng Kaja selaku Tergugat III, sedangkan Tergugat I adalah Gubernur Bali yang dalam persidangan dikuasakan kepada Tim Advokasi Pemerintah Provinsi Bali. Perkara aquo telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, dengan amar putusan pada intinya adalah: Menolak Eksepsi Tergugat I ; Menerima Eksepsi Tergugat II ; Menerima Eksepsi Tergugat III ; Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang telah menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah karena Tergugat II dan Tergugat II telah berhasil membuktikan bahwa Penggugat 5 (Cok Ngurah Wahono) dan Penggugat 6 (Cokorda Gede Padma) telah ninggal kedaton penuh sehingga berdasarkan hukum Adat Bali dan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali Nomor : 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali, maka Penggugat 5 dan 6 tidak mempunyai hak gugat atas harta warisan Cok Rai Bima, Cok Ngurah dan Cok Rai. Dalam Perkara Nomor : 168/Pdt.G/2016/PN.Gin, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Gianyar telah menerima surat kuasa khusus dari Kepala Desa Kedisan (selaku Turut Tergugat I), Camat Tegallalang (selaku Turut Tergugat II) dan Bupati Gianyar (selaku Turut Tergugat IX), yang perkaranya juga telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, dengan amar putusan yang pada intinya telah menerima eksepsi ne bis in idem yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat IX dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)....

Baca selengkapnya

KEJARI GIANYAR TEKEN MOU DENGAN BPJS KESEHATAN CABANG KLUNGKUNG

KEJARI GIANYAR TEKEN MoU DENGAN BPJS KESEHATAN CABANG KLUNGKUNG Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan BPJS Kesehatan cabang Klungkung yang ditandatangani oleh NENGAH SUTRISNI selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Klungkung selaku Pihak Pertama dan DIAH YULIASTUTI, SH. MH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar selaku Pihak Kedua. Kegiatan penandatangan Perjanjian Kerjasama Nomor:160/KTR/XI-02/0517, No:B-09/P.1.15/05/2017 tersebut dilakukan di Ronji Restaurant Ubud Gianyar. Nota Kesepakatan Bersamaantara BPJS  Kesehatan Cabang Klungkung dengan Kejaksaan Negeri Gianyar merupakan kelanjutan dari MOU sebelumnya yang telah berakhir masa berlakunya. Adapun maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan BPJS Kesehatan cabang Klungkung dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak dalam penyelesaian masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara,  dan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan masalah hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar Pengadilan....

Baca selengkapnya

EKSEPSI JPN DALAM GUGATAN TUN SEKDA NON AKTIF DITERIMA HAKIM

EKSEPSI JPN DALAM GUGATAN TUN SEKDA NON AKTIF DITERIMA HAKIM Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Gianyar yang mendapatkan kuasa khusus untuk mewakili Bupati Gianyar dalam menghadapi Gugatan dalam perkara Perdatad an Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar atas gugatan yang diajukan oleh Drs. Ida Bagus Gaga AdiSaputra, M.Si dengan objek gugatan Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 821.2/1728/BKD tanggal 8 Desember 2016 tentang Pembebasan Sementara Drs. Ida Bagus Gaga Adi Saputra, M.Si dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar berhasil memenangkan perkara tersebut. Bahwa perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo terdiri dari Hakim Ketua Himayan Krisbiyantoro, S.H., Hakim Anggota I Mariana Ivan Junias, S.H., M.Hum., Hakim Anggota II Ni Nyoman Vidiayu Purbasari, S.H., M.H. pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 yang pada intinya menyatakan menerima eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan Tergugat tidak dapat diterima / Niet Ontvankelijke Verklaard. Adapun pertimbangan Majelis Hakim pada intinya menyatakan bahwa Penggugat atas nama Drs. Ida Bagus Gaga Adi Saputra, M.Si merupakan pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) sehingga penolakan Penggugat atas diterbitkannya Keputuan TUN in litis tentang pembebas-tugasan sementara dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar adalah termasuk Sengketa Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) sesuai ketentuan Pasal 129 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana penyelesaian sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara harus melalui upaya administratif terlebih dahulu, namun dalam perkara aquo Penggugat belum menempuh upaya administratif tersebut. Ini merupakan kemenangan ketiga bagi Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Gianyar dalam mewakili Bupati Gianyar menghadapi gugatan Tata Usaha Negara menyusul kemenangan sebelumnya dalam perkara pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar dan dalam Perkara Tapal Batas Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Desa Pakraman Perangsada....

Baca selengkapnya

KEJAKSAAN NEGERI GIANYAR MENANGKAN GUGATAN TAPAL BATAS

KEJAKSAAN NEGERI GIANYAR MENANGKAN GUGATAN TAPAL BATAS  Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Gianyar yang mendapatkan kuasa khusus untuk mewakili Bupati Gianyar dalam menghadapi Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Desa Pakraman Perangsada di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan objek gugatan Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 1262/01-B/HK/2014 tanggal 1 Desember 2014, berhasil memenangkan perkara tersebut. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo terdiri dari Mariana Ivan Junias, SH.M.Hum, Katherina Y. Parulianty, SH.MH dan Lusi Harymulianti, SH.Mh dalam pertimbangannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 24 Oktober 2016 telah melebihi batas waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ini adalah kemenangan kedua bagi Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Gianyar dalam mewakili Bupati Gianyar menghadapi gugatan Tata Usaha Negara menyusul kemenangan sebelumnya dalam perkara pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar....

Baca selengkapnya

PENANDATANGANAN MOU ANTARA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GIANYAR DENGAN PT. BRI CABANG GIANYAR

PENANDATANGANAN MoU ANTARA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GIANYAR DENGAN PT. BRI CABANG GIANYARSebagai tindak lanjut penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Kejaksaan Tinggi Bali dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Wilayah Bali, maka pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 berempat di kantor Kejaksaan Negeri Gianyar telah dilakukan penandatangan Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Gianyar dan juga Kantor Cabang Ubud.Kesepakatan bersama tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam penyelesaian masalah di bidang hukum perdata dan tata usaha negara....

Baca selengkapnya

BUPATI GIANYAR (KEMBALI) DI-PTUN-KAN

BUPATI GIANYAR (KEMBALI) DI-PTUN-KANKejaksaan Negeri Gianyar kembali dipercaya Bupati Gianyar untuk mewakili atau menjadi kuasa Bupati selaku Tergugat dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar atas gugatan yang diajukan oleh Drs. Ida Bagus Gaga Adi Saputra, M.Si dengan objek gugatan Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 821.2/1728/BKD tanggal 8 Desember 2016 tentang Pembebasan Sementara Drs. Ida Bagus Gaga Adi Saputra, M.Si dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar. Kepercayaan Bupati Gianyar tersebut tertuang dalam Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Nomor : 180/0879/HK/2017 tanggal 16 Januari 2017 selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : Sk-02/P.1.15/01/2017 tanggal 17 Januari 2017 telah menunjuk tim Jaksa Pengacara Negara yang terdiri dari I Nengah Astawa, SH, Putu Windari Suli, SH.M.Kn, Wisnu Ngudi Wibowo, SH.MH dan Yessi Puspita Asuki, SH....

Baca selengkapnya

SOSIALISASI HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DI DESA MAS, UBUD, GIANYAR

SOSIALISASI HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DI DESA MAS, UBUD, GIANYARSetelah dilakukan penandatanganan kerjasama dibidang perdata dan tata usaha negara antara Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar dengan Kepala Desa se-Kabupaten Gianyar pada bulan Nopember 2016, selanjutnya atas pemintaan Kepala Desa Mas Kecamatan Ubud maka pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar telah melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar terkait berbagai permasalahan dibidang perdata dan tata usaha negara. Penyampaian materi yang disajikan dalam bentuk dialogis berjalan dengan penuh semangat dan dalam suasana kekeluargaan. Unsur masyarakat yang hadir dalam kesempatan tersebut adalah unsur pemerintah desa, perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), para Kepala Dusun, unsur Karang Taruna dan tokoh masyarakat setempat. Dalam kesempatan itu juga disampaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum keperdataan diantaranya masalah perceraian, waris dan sengketa atas tanah milik desa....

Baca selengkapnya

KAJARI GIANYAR TANDA TANGAN MOU DENGAN PREBEKEL SE -GIANYAR

KAJARI GIANYAR TANDA TANGAN MoU DENGAN PREBEKEL SE -GIANYARKepala Kejaksaan Negeri Gianyar pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Para Kepala Desa / Perbekel se-Kabupaten Gianyar yang berjumlah 64 (enam puluh empat) Kepala Desa. Kegiatan penandatangan Perjanjian Kerjasama tersebut dilakukan di Ruang Sidang I Kantor Bupati Gianyar dengan disaksikan oleh Wakil Bupati Gianyar, Ketua DPRD Gianyar, Forum Pimpinan Komunikasi Daerah Kabupaten Gianyar, Komandan Yonzipur 18/YKR Gianyar, Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar dan Camat se-Kabupaten Gianyar. Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Diah Yuliastuti, SH.MH menyampaikan bahwa kepala desa selaku kepala pemerintahan desa mempunyai peran yang sangat strategis karena desa merupakan garda terdepan pembangunan daerah, yang mana dalam era reformasi ini permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan desa khususnya permasalahan dibidang hukum perdata dan tata usaha negara sangat kompleks. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini diharapkan Kejaksaan Negeri Gianyar melalui Jaksa Pengacara Negara dapat berperan aktif untuk mengawal dan mengamankan program pembanguan pemerintahan desa, khususnya dalam kegiatan penyaluran dana desa. Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 telah dilakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar sedangkan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 juga telah dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar dengan Kepala Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bali Gianyar....

Baca selengkapnya

GUGATAN ISTANA TAMPAKSIRING KANDAS (LAGI)

GUGATAN ISTANA TAMPAKSIRING KANDAS (lagi)Tiga gugatan perkara perdata yang diajukan oleh anggota masyarakat Manukaya terhadap areal Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali dan Asrama Polisi Militer / Pegawai Istana yang terdaftar di Pengadilan Negeri Gianyar masing-masing dengan nomor perkara : 138/Pdt.G/2015/PN.GIN, 177/Pdt.G/2015/PN.GIN dan 178/Pdt.G/2015/PN.GIN telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang diketuai oleh Dewa Ketut Kartana, SH.M.Hum dengan hakim anggota masing-masing Aryo Widiatmoko, SH dan I.B. Made Ari Suamba. Masing-masing perkara dalam pertimbangan putusannya telah menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II mampu membuktikan dalil jawabannya atau bantahannya yang menyatakan penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II tersebut telah berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Atas keberhasilan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Gianyar yang mewakili Kepala Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali dan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Bali yang mewakili Kepala Biro Aset Kementerian Sekretariat Negara, maka pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 bertempat di Ruang Rapat Gedung I Kementerian Sekretariat Negara, telah dilakukan penyerahan penghargaan dari Menteri Sekretaris Negara kepada Jaksa Pengacara Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kajati Bali Dr. H. Abdul Muni, SH.MH dan Kajari Gianyar Diah Yuliastuti, SH.MH....

Baca selengkapnya

PENYERAHAN SURAT KUASA KHUSUS KEPALA ISTANA KEPRESIDENAN TAMPAKSIRING BALI

PENYERAHAN SURAT KUASA KHUSUS KEPALA ISTANA KEPRESIDENAN TAMPAKSIRING BALI  Kejaksaan Negeri Gianyar kembali mendapat kepercayaan dari Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali untuk mewakilinya dalam menghadapi gugatan perdata dengan objek sengketa areal Asrama Polisi Militer / Pegawai Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali. Penandatanganan dan penyerahan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi telah dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 bertempat di Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali dan sekaligus pembahasan evaluasi penanganan 3 (tiga) perkara sebelumnya....

Baca selengkapnya

PENANDATANGANAN MOU ANTARA KAJARI GIANYAR DENGAN BUPATI GIANYAR

PENANDATANGANAN MoU ANTARA KAJARI GIANYAR DENGAN BUPATI GIANYARPada Hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 bertempat di Rung Sidang I Kantor Bupati Gianyar, telah dilakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama dalam Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Pelayanan Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara A.A. Gde Agung Bharata, SH selaku Bupati Gianyar dengan Diah Yuliastuti, SH.MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar. Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar dalam sambutannya setelah acara penandatanganan MoU tersebut menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan pemerintah kabupaten gianyar yang telah memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan Negeri Gianyar untuk membantu dan mendukung pemerintah kabupaten gianyar dibidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Kepercayaan tersebut telah dibuktikan sebelumnya dengan memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Gianyar untuk mewakili Bupati Gianyar menghadapi gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Garda Tipikor Indonesia Cabang Gianyar atas penerbitan Surat Keputusan Bupati Gianyar terkait pelaksanaan mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di wilayah pemerintahan Kabupaten Gianyar. “Syukur alhamdulillah JPN berhasil memenangkan gugatan TUN tersebut” lanjut Kajari Gianyar yang disambut dengan tepuk tangan hadirin yang menyaksikan penandatangangan MoU tersebut. Lebih lanjut Kajari Gianyar menyampaikan bahwa memperoleh suatu kepercayaan dari para stakeholders merupakan hal yang sulit, namun mempertahankan kepercayaan tersebut jauh lebih sulit. Untuk itu Kajari Gianyar menekankan akan senantiasa menjaga kepercayaan tersebut dan menjalankan segala mandat yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sementara itu Bupati Gianyar A.A. Gde Bharata, SH menyampaikan ucapan terima kasih pula kepada Kejaksaan Negeri Gianyar yang selama ini telah membantu dan mendampingi Pemerintah Kabupaten Gianyar khususnya dibidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sehingga pemerintah Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan koridor dan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan penandatanganan MoU tersebut kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diwilayah pemerintah kabupaten gianyar dengan Tema “EFEKTIFITAS PERAN TP4D DALAM UPAYA MEMPERCEPAT PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG BEBAS KKN”....

Baca selengkapnya

JPN MEMENANGKAN GUGATAN TUN

JPN MEMENANGKAN GUGATAN TUNJaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Gianyar yang dimotori oleh I Nengah Astawa, SH selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, telah memenangkan Gugatan Tata Usaha Negara No. 06/G/2016/PTUN.DPS yang diajukan oleh Garda Tipikor Indonesia Cabang Gianyar terhadap Bupati Gianyar atas penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara terkait pelaksanaan mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di wilayah pemerintahan Kabupaten Gianyar. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Musalim Najib, SH selaku Ketua Majelis dengan hakim anggota masing-masing Katherina Yunita P. SH,MH dan Lusi Harymulianti, SH.MH dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa Garda Tipikor Indonesia (GTI) selama persidangan tidak bisa menunjukkan bukti-bukti adanya surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Badan Hukum, maka secara mutatis mutandis syarat-syarat sebagai subyek hukum sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU NO. 5 Tahun 1986 tidak terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki Hak Gugat (legal standing) dalam mengajukan gugatan a quo. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diteria (Niet obnamkelijke verklaard) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.500,- (empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah). Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut para pihak tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap....

Baca selengkapnya

KAJARI GIANYAR SOSIALISASIKAN PERDATA DAN TUN PARA KEPALA SKPD PEMKAB GIANYAR

KAJARI GIANYAR SOSIALISASIKAN PERDATA DAN TUN PARA KEPALA SKPD PEMKAB GIANYARDalam rangka lebih mengenalkan tugas dan fungsi Kejaksaan dibidang Perdata dana Tata Usaha Negara maka pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Bernadeta Maria Erna Elastiyani, SH.MH telah melakukan kegiatan sosialisasi dengan tema “Selayang Pandang Tugas dan Kewenangan Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Prinsip Kehati-hatian dalam Melakukan Tindakan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara” kepada Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Para Camat se-Kabupaten Gianyar dan Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar. Dalam kesempatan itu Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar menyampaikan bahwa selama ini masyarakat pada umumnya mengenal kejaksaan sebagai lembaga penegakan hukum yang melaksanakan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi maupun melakukan penuntutan tindak pidana di pengadilan. Padahal selain mempunyai kewenangan penyidikan dan penuntutan, Kejaksaan juga mempunyai kewenangan dibidang Pedata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya. Kelima fungsi kejaksaan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara tersebut selama ini belum begitu dikenal secara luas oleh masyarakat pada umumnya maupun dilingkungan pemerintah daerah kabupaten gianyar pada khususnya. ...

Baca selengkapnya

KEJARI GIANYAR SOSIALISASI TAX AMNESTY

KEJARI GIANYAR SOSIALISASI TAX AMNESTYDalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) kepada seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Gianyar,  Kejaksaan Negeri Gianyar pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan dialog interative dengan mengundang konsultan pajak sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Diah Yuliastuti, SH.MH ketika membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa dalam upaya mendukung program pemerintah terkait dengan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2016 dipandang perlu melakukan suatu kegiatan yang sangat strategis khususnya dilingkungan Kejaksaan Negeri Gianyar agar para pegawai bisa mengenal dan memahami tentang Undang-undang Pengampunan Pajak sehingga pada akhirnya seluruh pegawai dapat ikut serta dalam mensukseskan program pemerintah tersebut. Lebih lanjut Kajari Gianyar menekankan bahwa walaupun undang-undang pengampunan pajak telah diundangkan sekitar 4 (empat) bulan yang lalu yakni bulan Juni 2016, namun masih banyak masyarakat khususnya para Aparatur Sipil Negara yang belum memahami maksud dan tujuan undang-undang tersebut sehingga menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam yang justru membingungkan para wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pencerahan bagi Para Pegawai Kejaksaan Gianyar. Selanjutnya I Kadek Sumadi, SE, SH, MSi, Ak, CA, BKP, selaku narasumber memberikan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan undang-undang pengampunan pajak yang dimulai dengan penyampaikan filosofi UU No. 11 Tahun 2016 dan dilanjutkan dengan penjelasan pasal demi pasal yang termuat dalam undang-undang tersebut. Setelah pemaparan selesai dilakukan dengan kegiatan tanya jawab. Banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta kegiatan menunjukkan keseriusan mereka mengikuti kegiatan ini sehingga hal-hal yang belum jelas dan masih menjadi ganjalan dalam pelaksanaan undang-undang pengampunan dapat diselesaikan....

Baca selengkapnya

PNS PALSUKAN TANDA TANGAN BUPATI, KANTOR BAGIAN PERTANAHAN DIGELEDAH KEJARI

PNS PALSUKAN TANDA TANGAN BUPATI, KANTOR BAGIAN PERTANAHAN DIGELEDAH KEJARI Gianyar, (13/10) Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Gianyar kembali menunjukkan taringnya. Kali ini Tim Penyidik melakukan Penggeledahan di Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Gianyar. Penggeledahan tersebut perkara Tindak Pidana Korupsi Sewa Tanah Aset Metro Pemprov Bali. Penggeledahan dilakukan oleh sekitar 8 orang Jaksa yang dipimpin oleh Kasi Pidsus Kejari Gianyar Herdian Rahadi, SH. Jaksa bertubuh gempal yang pernah bertugas di Kejari Lewoleba tersebut berhasil membawa 18 bundel barang bukti untuk disita.  ...

Baca selengkapnya

KEJARI GIANYAR MENANGKAN GUGATAN TERHADAP ISTANA PRESIDEN TAMPAKSIRING

KEJARI GIANYAR MENANGKAN GUGATAN TERHADAP ISTANA PRESIDEN TAMPAKSIRING Kejaksaan negeri gianyar berhasil memenangkan gugatan dari para Penggugat antara lain Cok Gede Putra Semaradana, Cok Swarna Putra, Cok Raka Niti Semara, Cok Agung Gede Pariwirta. Ahli waris Puri Agung Tampaksiring tersebut menggugat Kepala Istana Presiden Tampaksiring, Kementerian Sekretariat Negara RI Cq Biro Umum Sekretariat Negara RI, Kementerian Keuangan RI Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara RI dengan perbuatan melawan hukum telah menggunakan tanah milik Para Penggugat sejak tahun 1957 tanpa pernah memberikan ganti rugi serta menuntut tergugat membayar ganti rugi atas tanah yang dikuasai Para Tergugat seluas 296 are senilai Rp. 88.800.000.000,- (delapan puluh delapan miliar delapan ratus ribu rupiah) dan ganti rugi atas kerugian panen selama 57 tahun senilai Rp. 2.280.000.000,- (dua miliar dua ratus delapan  puluh juta rupiah). Dari 31 kali sidang, hari ini Senin tanggal 12 Oktober 2015 Pengadilan Negeri Gianyar akhirnya menjatuhkan putusan. Pembacaan putusan  yang memakan waktu empat jam lebih tersebut dibacakan secara bergantian oleh majelis Hakim yang berjumlah tiga orang. Pembacaan putusan yang sempat diskors selama empat puluh menit tersebut akhirnya memutuskan menolak gugatan dari para penggugat. Akibat gugatannya ditolak kuasa Hukum penggugat menyatakan banding....

Baca selengkapnya

AMANAT JAKSA AGUNG RI PADA HBA KE 57 TAHUN 2017

Amanat Jaksa Agung RI pada HBA ke 57 Tahun 2017Amanat HBA 2017...

Baca selengkapnya

Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar

Agenda Sidang
  • {data tidak ditemukan}

Silakan sampaikan informasi atau pengaduan anda

Formulir Pengaduan
Syarat:
**) Informasi/pengaduan harus didukung dengan data dan fakta, tidak bermuatan fitnah, dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, kerahasiaan anda akan kami lindungi.